MENTAWIR – Keberadaan masyarakat adat Paser di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) kini mendapat jaminan resmi dari pemerintah. Otorita IKN menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 84 Tahun 2026 yang secara khusus mengakui dan melindungi kearifan lokal serta peran masyarakat adat Paser di Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa keputusan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi warga adat. Menurutnya, pembangunan mega proyek IKN tidak boleh mengesampingkan keberadaan masyarakat adat yang telah lama hidup merawat ekosistem setempat.

“Pembangunan IKN berjalan dengan konsep kota dunia untuk semua. Artinya, keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di dalam serta sekitar kawasan harus diperhatikan secara serius,” ujar Basuki, Jumat (15/5).
Proses lahirnya payung hukum ini tidak instan. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri, menjelaskan bahwa SK tersebut diterbitkan setelah melalui rangkaian pendampingan, verifikasi lapangan, serta penyerapan aspirasi langsung dari komunitas adat setempat. Kearifan lokal warga Paser dinilai menjadi elemen krusial dalam memperkuat tata kelola ekosistem di kawasan ibu kota baru.
Langkah ini disambut hangat oleh warga lokal. Kepala Adat Masyarakat Paser di Mentawir, Sahnan, mengungkapkan rasa syukurnya lantaran ini merupakan kali pertama kearifan lokal mereka mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Ia berharap, lewat legitimasi ini, kebudayaan asli Paser—termasuk tradisi seni seperti Tari Ronggeng Paser—dapat terus lestari di tengah pesatnya modernisasi IKN. (ANT/Red)