KASIINFO.ID, JAKARTA – Siapa di antara kamu yang sering nyesek gara-gara sisa kuota internet belasan gigabyte mendadak hangus cuma karena masa aktif paketnya habis. Tenang, masa-masa sedih itu sebentar lagi bakal jadi sejarah.
Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait UU Cipta Kerja yang mengubah UU Telekomunikasi. Dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Kamis (23/7/2026), MK secara tegas menyatakan kalau sisa kuota internet yang sudah kamu beli adalah hak milik kamu yang harus dilindungi.
Artinya, penyedia layanan internet alias operator seluler kedepannya wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota kamu tetap aktif dan bisa dipakai sampai benar-benar habis, tanpa dibebani biaya tambahan cuma buat memperpanjang masa aktif.
Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi menjelaskan alasan di balik keputusan manis ini. Menurut MK, kuota yang kamu beli pakai uang dingin itu punya nilai ekonomi yang melekat sebagai hak milik tak berwujud. Jadi, kalau sisa kuota diapus sepihak tanpa mekanisme yang jelas, itu sama saja mencederai hak konsumen.
“Sisa kuota yang belum sepenuhnya digunakan harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis,” tegas Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam persidangan di Jakarta.
MK menilai internet zaman now bukan lagi barang mewah, melainkan kebutuhan primer masyarakat modern. Makanya, skema tarif operator nggak boleh cuma mikirin untung rugi bisnis semata, tapi juga wajib adil buat kantong pengguna.
Tapi jangan bayangkan aturan ini bakal bikin semua paket internet jadi seragam. MK tetap memberikan ruang kreatif buat para operator seluler untuk berinovasi, mulai dari menyediakan paket hemat tanpa fitur akumulasi hingga paket fleksibel yang dilengkapi fitur rollover.
Bentuk perlindungannya pun dibuat sangat fleksibel bisa berupa akumulasi sisa kuota ke bulan berikutnya, perpanjangan masa aktif otomatis, pengalihan manfaat ke sesama pengguna, kompensasi, atau bahkan pengembalian dana (refund).
Bukan cuma urusan sisa kuota, MK juga ngegas minta operator seluler buat lebih jujur dan transparan. Semua syarat, batasan penggunaan wajar (FUP), hingga aturan sisa kuota harus ditulis dengan bahasa yang simpel dan gampang dipahami nggak disembunyikan di balik tulisan syarat dan ketentuan berlaku yang super kecil.
Aplikasi pemantau kuota dan kanal pengaduan juga wajib dibikin serba gampang biar kamu nggak perlu struggle tiap kali mau cek sisa gigabyte. Pihak Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) sendiri dikabarkan menyambut baik penguatan hak konsumen ini