KASIINFO.ID — Keinginan untuk bersujud di depan Ka’bah adalah impian setiap Muslim. Namun, di balik kerinduan yang membuncah, ada rintangan kesabaran yang makin panjang.
Bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Paser, daftar tunggu atau estimasi keberangkatan haji kini telah menembus angka 28 tahun.

Artinya, jika seorang calon jemaah mendaftarkan dirinya hari ini, kemungkinan besar ia baru akan melangkah ke Tanah Suci hampir tiga dekade mendatang.

Perpanjangan masa tunggu ini bukan tanpa alasan. Perubahan sistem pembagian kuota dari yang berbasis kabupaten/kota menjadi kuota berbasis provinsi berbasis daftar tunggu, membawa dampak dan penyesuaian baru di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Sebelumnya, terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antarwilayah. Di kawasan seperti Mahakam Ulu, jemaah yang mendaftar pada 2017 sudah bisa berangkat pada 2025. Sementara di Paser dan Samarinda, jemaah yang mendaftar sejak akhir 2011 baru mendapatkan giliran.

Keputusan untuk menyatukan kuota dalam satu sistem server provinsi diambil guna mengedepankan prinsip keadilan.

“Penataan kuota berbasis provinsi ini membawa perubahan. Kalimantan Timur mendapatkan alokasi total keseluruhan mencapai 3.189 jemaah,” ungkap Kepala Kantor Kemenhaj Paser Abdurrahman.

Meski begitu, sistem baru ini menuntut penyesuaian ketat. Rangkaian proses verifikasi kini terus bergulir untuk memastikan jemaah yang berangkat benar-benar memenuhi syarat teknis maupun regulasi terbaru dari Kemenhaj RI dan Pemerintah Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi kini menerapkan aturan yang jauh lebih ketat terkait syarat kesehatan jemaah. Evaluasi pelaksanaan haji sebelumnya di mana angka kematian jemaah secara nasional cukup tinggi menjadi alasan utama diperketatnya pemeriksaan medis tahun ini.

Di Kabupaten Paser sendiri, tercatat satu jemaah meninggal dunia pada musim haji lalu, yang berpulang di Madinah karena kondisi fisik dan kesehatan yang menurun.

Baca Juga:  Meluruskan Salah Paham Sensus Ekonomi di Paser, Murni Ambil Data, Bukan Intip Harta dan Pajak

“Ibadah haji itu memang sangat mengandalkan fisik. Selain faktor cuaca ekstrem, aktivitas seperti melontar jumrah saja butuh jalan kaki pulang-pergi setidaknya 4 kilometer. Makanya syarat kesehatan tahun ini betul-betul diseleksi ketat,” tambahnya.

Tak hanya kesehatan, regulasi terkait batasan usia dan status keberangkatan juga diperbarui seperti calon jemaah haji kini wajib berusia minimal 15 tahun per tanggal 28 Januari 2026. Aturan pelimpahan porsi bagi anak di bawah umur yang menggantikan orang tua meninggal dunia kini tidak diperbolehkan lagi oleh pihak Saudi.

Selain itu bagi yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, kini berlaku jeda minimal 18 tahun sejak keberangkatan terakhir untuk dapat mendaftar kembali. Saat ini, Kantor Kemenhaj Paser bersama instansi terkait tengah fokus melakukan verifikasi data jemaah, kelengkapan berkas, hingga pengurusan paspor.

Di sisi lain, masyarakat dan jemaah juga masih menanti kepastian terkait Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Usulan biaya BPIH saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif di DPR RI. Rencananya, skema pembiayaan akan menanggung 40% dari jemaah dan 60% dari nilai manfaat BPKH.

“Pengumuman kuota akhir dan petunjuk teknis (Juknis) pelunasan diperkirakan keluar awal Agustus. Kita berharap seluruh proses berjalan lancar,” tutupnya.

29 Juli 2026 by kasiinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Office