KASIINFO.ID – Bagi sebagian anak muda atau pasangan baru nikah di Kabupaten Paser, obrolan soal “kapan punya rumah sendiri” sering kali bikin mengelus dada. Di tengah harga properti yang terus merangkak dan biaya hidup yang makin dinamis, punya kunci rumah atas nama sendiri rasanya seperti mimpi di siang bolong.

Ternyata, keresahan itu bukan sekadar perasaan semata. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser mencatat angka yang cukup mengejutkan. Dari total 107 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Paser, ada 28.212 KK yang belum memiliki rumah pribadi. Ditambah lagi, ada 4.479 unit rumah yang masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Angka-angka ini bukan cuma data statistik kaku di atas kertas. Di baliknya, ada ribuan cerita tentang keluarga yang harus mengontrak berpindah-pindah, anak-anak yang tumbuh di hunian minim sanitasi, hingga mimpi-mimpi sederhana untuk tidur nyenyak tanpa khawatir atap bocor saat hujan deras mengguyur Bumi Daya Taka.

“Paser Satu Huni” mencoba menjawab mimpi besar warga Paser tersebut. DPKPP Kabupaten Paser menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (11/8/2026).

Tidak cuma formalitas, acara ini mempertemukan seluruh elemen penting mulai dari jajaran pemerintah, pengembang perumahan (REI & Apersi), perbankan, akademisi, hingga perwakilan UMKM dan lembaga swadaya masyarakat.

Melalui program bertajuk “Paser Satu Huni”, pemerintah ingin menyatukan integrasi data dan visi bersama. Tujuannya simpel tapi krusial, agar urusan lahan, perizinan, air bersih, listrik, hingga skema cicilan nggak berjalan sendiri-sendiri.

“Melalui forum ini, kita ingin pengembang, perbankan, masyarakat, hingga pemerintah bersinergi dalam pembangunan perumahan,” ungkap Kepala DPKPP Kabupaten Paser, Aji Mohd Tommy.

Baca Juga:  Pimpin Klasemen Sementara Cabor Dayung, Paser Melesat Koleksi 7 Emas dan 2 Perak

Tak cuma itu, angin segar juga ditiupkan lewat pematangan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema kredit rumah subsidi berbiaya terjangkau ini disiapkan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk pasangan muda yang baru merintis karier atau usaha!

Diskusi berlangsung hangat. Para peserta tak segan menyampaikan unek-unek lapangan mulai dari akses jalan perumahan yang perlu diperbaiki, penataan lingkungan, keterbukaan informasi publik, sampai urusan teknis akad kredit.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser, Drs. Katsul Wijaya, menyebut rumah bukan sekadar bangunan fisik biasa, melainkan instrumen hak dasar warga untuk hidup layak, sehat, dan produktif. Ia meminta pengawasan pembangunan perumahan diperketat, agar rumah murah tak dibangun asal-asalan.

“Jangan lagi ada keluhan masyarakat bahwa perumahan yang murah dibangun dengan asal-asalan dan tentunya akan merugikan masyarakat. Sebaliknya, saya ingin hadirnya rumah ini membawa keceriaan dan kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Paser,” tegas Sekda Katsul Wijaya.

Sebagai aksi nyata pasca FGD, DPKPP Paser membocorkan rencana besar dalam waktu dekat Expo Perumahan.Pameran perumahan ini nantinya akan menjadi ajang ‘one-stop shopping’ buat warga Paser yang hunting rumah idaman. Pameran ini khusus memamerkan proyek dari pengembang terdaftar di bawah naungan asosiasi resmi seperti REI dan Apersi yang sudah mengantongi izin sah.

12 Agustus 2026 by kasiinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Office