KASIINFO.ID – Isu pemindahan rekening gaji (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank BUMN (Himbara) dipastikan tidak benar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak pernah merencanakan atau mengeluarkan kebijakan tersebut.

Klarifikasi ini menjadi angin segar, khususnya bagi para pekerja perbankan daerah dan ASN yang sempat dibuat resah oleh rumor tersebut.

“Enggak ada. Itu bukan dari kita, kita enggak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam (7/9/2026).

Purbaya menambahkan bahwa skema transfer gaji ASN daerah berjalan normal tanpa ada rencana perubahan dari pusat. Urusan pemilihan bank penyalur sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing.

Sebelumnya, rumor pengalihan payroll ini sempat memicu kekhawatiran serius di kalangan Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (SPBDSI). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPR RI pada Kamis (3/9/2026), mereka menyampaikan dampak besar yang membayangi jika isu tersebut benar-benar terjadi.

Perwakilan SPBDSI, Sigit, menjelaskan bahwa payroll ASN merupakan penopang utama dana murah (Current Account Saving Account/CASA) bagi bank daerah.

“Jika payroll ASN ini dipindah dari BPD ke Himbara, maka otomatis dana CASA dari BPD ini akan berkurang cukup signifikan. Dengan berkurangnya dana CASA, likuiditas dari BPD otomatis akan menurun,” kata Sigit.

Penurunan likuiditas BPD dikhawatirkan dapat memicu pengetatan operasional, mengancam keberlangsungan pekerjaan staf bank daerah, hingga mengganggu perputaran ekonomi masyarakat lokal.

Baca Juga:  Akses Darat Lumpuh, TNI Terbangkan Istri Korban OPM Tembus Belantara Papua
9 September 2026 by kasiinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Office