KASIINFO.ID – Arus informasi menjelang perhelatan politik kerap kali membawa tantangan tersendiri dari narasi simpang siur hingga potensi pelanggaran yang terselubung.

Menyadari pentingnya benteng informasi yang kokoh, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser resmi mengikat komitmen bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Paser melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU).

Langkah strategis ini menjadi tonggak baru untuk memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus memastikan proses Pemilu 2029 di Kabupaten Paser berjalan lebih akuntabel, transparan, dan teredukasi.

Meski kolaborasi pemberitaan antara Bawaslu dan insan pers lokal sudah terbangun secara personal, hadirnya MoU ini memberikan arah dan payung hukum yang lebih jelas bagi kedua belah pihak.

“Kerjasama dalam hal pemberitaan secara personal dengan wartawan sudah sering kita lakukan. Namun, kita berharap ke depan ada program-program konkret sesuai MoU untuk operasionalisasi di lapangan,” ujar Ketua Bawaslu Paser, Nur Khamid, Kamis (10/9/2026).

Khamid menambahkan, Bawaslu Paser kini makin aktif memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai tolok ukur transparansi kinerja. Di era keterbukaan informasi, ruang publik digital dimaksimalkan agar masyarakat bisa langsung memantau setiap kebijakan, pengawasan, hingga keputusan Bawaslu secara real-time.

“Hal ini sejalan dengan semangat Pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, sekaligus bentuk adaptasi Bawaslu terhadap dinamika teknologi agar pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat,” tegas Khamid.

Langkah Bawaslu ini mendapat sambutan hangat dari PWI Paser. Ketua PWI Paser, M. Najib, menilai kolaborasi ini sangat krusial untuk memperluas jangkauan pengawasan sosial di tengah dinamika pemerintahan dan masyarakat.

“Kerjasama antara PWI dan Bawaslu diharapkan dapat memperkuat pengawasan sosial dan pemerintahan. Diskusi berkala dengan berbagai instansi juga terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas serta pertukaran ide,” ungkap Najib.

Baca Juga:  Gempita Malam Pembukaan Porprov VIII Kaltim, Paser Suguhkan Pesta Rakyat Spektakuler

Sejalan dengan hal tersebut, Komisioner Bawaslu Paser, Fauzan, menegaskan bahwa pelibatan media merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Media dinilai punya posisi tawar yang kuat sebagai pilar keempat demokrasi.

“Kami berencana menggandeng berbagai elemen masyarakat termasuk lembaga profesi, perguruan tinggi, dan ormas. Media adalah pilar demokrasi, dan kerjasama dengan insan pers diharapkan bisa membantu mendeteksi potensi pelanggaran Pemilu sejak dini,” jelas Fauzan.

Bagi Bawaslu, wartawan bukan sekadar penyambung lidah informasi, melainkan mitra strategis yang butuh pemahaman mendalam terkait regulasi kepemiluan yang kian kompleks.

Melalui kemitraan resmi ini, Bawaslu berkomitmen mendukung independensi jurnalis sekaligus mempercepat distribusi edukasi politik ke pelosok Paser.

Sinergi antara pengawas dan insan pers ini menjadi sinyal positif bahwa Paser tak cuma siap menghadapi Pemilu 2029, tetapi juga makin matang dalam merawat kualitas demokrasinya.

“Kami butuh mitra kredibel untuk literasi kepemiluan dan akses informasi yang lebih cepat ke masyarakat. Secara teknis, kami akan meningkatkan komunikasi dan menyebarkan informasi lebih luas melalui media,” tutup Fauzan.

11 September 2026 by kasiinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Office