KASIINFO.ID – Pernah scrolling TikTok atau media sosial, lalu menemukan orang yang mengeluh karena angka Desil keluarganya tiba-tiba berubah. Ada pula yang bercanda, “Gaji cuma Rp3 juta, tapi masuk Desil 10. Serasa sekelas sama wapres.”.

Candaan semacam itu mungkin terdengar lucu. Tapi di balik ramainya pembahasan Desil di media sosial, ada keresahan yang cukup serius.

Sejumlah warga, termasuk kalangan mahasiswa dan anak muda di Kabupaten Paser, mulai mempertanyakan status Desil keluarganya. Apalagi ketika perubahan angka tersebut dikaitkan dengan KIP Kuliah, PIP, maupun bantuan sosial lainnya.

Ada yang panik karena bantuan tidak lagi cair. Ada pula yang bingung karena merasa kondisi ekonominya tidak berubah, tetapi angka Desil justru ikut berubah. Lantas, sebenarnya apa itu Desil? Kenapa angkanya bisa berubah? Dan benarkah Desil tinggi berarti otomatis orang kaya?

Kepala BPS Kabupaten Paser, Bayu Agung Prasetyo, meluruskan kesalahpahaman paling umum adalah menganggap Desil sebagai patokan langsung dari besarnya gaji. Misalnya, ada anggapan seseorang dengan gaji Rp1 juta pasti masuk Desil rendah, sementara mereka yang bergaji Rp3 juta otomatis masuk Desil tinggi.

“Desil itu adalah pemeringkatan kesejahteraan masyarakat secara relatif, bukan absolut,” jelas Bayu.

Sederhananya, masyarakat Indonesia dibagi menjadi 10 kelompok, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.

Kuncinya ada pada satu kata: relatif. Jadi, angka Desil tidak berdiri sendiri hanya berdasarkan nominal gaji seseorang. Bayangkan dua orang sama-sama memiliki penghasilan Rp3 juta per bulan.

Orang pertama hidup sendirian. Sementara orang kedua harus menanggung pasangan dan lima anak. Penghasilan mereka memang sama. Tapi beban ekonomi dalam satu keluarga jelas berbeda. Karena itu, kondisi rumah tangga dan jumlah anggota keluarga ikut menjadi bagian penting dalam melihat tingkat kesejahteraan.

Baca Juga:  Bukan Cuma Berburu Medali, Paser Kolaborasi Pentingnya Narasi Positif di Porprov Kaltim VIII

Masyarakat diminta lebih berhati-hati ketika meminjamkan KTP atau NIK kepada orang lain. Bayu mengungkapkan adanya kondisi ketika NIK seseorang digunakan untuk keperluan tertentu yang kemudian berpengaruh terhadap pemadanan data.

Secara administrasi, data tersebut kemudian dapat terbaca terkait dengan NIK yang digunakan.Akibatnya, orang yang sebenarnya merasa tidak memiliki aset atau kondisi ekonomi seperti itu bisa saja ikut terdampak dalam proses pemutakhiran data.

Aktivitas judi online yang dilakukan salah satu anggota keluarga bisa berdampak pada proses pemadanan data dan penilaian kondisi sosial ekonomi. Bayu menyebut adanya data transaksi yang dapat menjadi bagian dari proses pemadanan.

Artinya, jangan menganggap aktivitas digital sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak berkaitan dengan data sosial ekonomi. Apalagi jika aktivitas tersebut menggunakan identitas pribadi.

Ada mekanisme Usul Sanggah yang dapat digunakan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan keberatan melalui saluran yang tersedia, antara lain melalui operator di desa atau kelurahan, kanal resmi terkait pengecekan bantuan sosial, maupun layanan BPS.

Data yang disampaikan kemudian dapat diverifikasi kembali dan diperbarui pada siklus pemutakhiran berikutnya. Artinya, kalau memang ada data yang tidak sesuai, ada jalur untuk memperbaikinya.

“Jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, kondisi rumah tangga, hingga berbagai data administrasi lainnya dapat ikut menggambarkan posisi kesejahteraan seseorang. Dan yang paling penting, masyarakat perlu memahami bahwa data bisa berubah dan bisa dikoreksi ketika ditemukan ketidaksesuaian,” ungkap Bayu.

24 September 2026 by kasiinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Office