KASIINFO.ID – Musim kemarau kerap membawa cerita yang tak menyenangkan bagi lingkungan. Di balik hamparan hutan yang seharusnya tetap hijau, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu mengintai. Bukan hanya pepohonan yang menjadi korban, tetapi juga udara bersih yang setiap hari dibutuhkan masyarakat.

Ketika api mulai menjalar, dampaknya bisa jauh lebih luas dari sekadar lahan yang hangus. Asap pekat dapat menyelimuti permukiman, mengganggu aktivitas warga, bahkan membuat anak-anak hingga kelompok rentan kesulitan menghirup udara bersih.

Namun, upaya memerangi karhutla kini semakin serius. Hingga Oktober 2026, Bareskrim Polri mencatat sebanyak 245 orang dan 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.

Angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan karhutla bukan perkara sepele. Penanganannya tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dalam penanganan kasus karhutla, polisi kini mengandalkan pendekatan Scientific Crime Investigation atau investigasi kejahatan berbasis ilmiah. Melalui metode ini, penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti secara ilmiah untuk mengungkap penyebab kebakaran sekaligus mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menegaskan, penegakan hukum tidak akan berhenti pada pelaku yang sengaja membakar lahan. Kelalaian yang menyebabkan kebakaran juga menjadi perhatian serius aparat.

“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat,” ujar Komjen Asep saat melakukan pemantauan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Data penanganan perkara perorangan menunjukkan terdapat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah laporan terbanyak, yakni 68 laporan. Disusul Riau dengan 59 laporan dan Kalimantan Tengah sebanyak 43 laporan. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa ancaman karhutla masih menjadi pekerjaan besar, terutama di wilayah yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut cukup luas.

Baca Juga:  KPU Minta 1,4 Triliun di 2027, Ini Rincian Duit Rakyat yang Mulai Mengalir

Penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku perorangan. Perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran di kawasan konsesinya juga masuk dalam radar penyelidikan. Berdasarkan catatan Bareskrim, terdapat 104 laporan perkara korporasi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.

Dari penanganan perkara tersebut, sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Langkah penegakan hukum juga diperluas melalui rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada perusahaan yang dinilai memiliki persoalan serius dalam pengelolaan kawasan, mulai dari kebakaran berulang, munculnya titik api di wilayah konsesi, hingga ketidaksiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Pesannya cukup jelas bahwa pengelolaan lahan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan dan memastikan aktivitas usahanya tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

30 Oktober 2026 by kasiinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Office