KASIINFO.ID – Menjadi desa anti korupsi bukan sekadar soal meraih predikat atau mengumpulkan penghargaan. Lebih dari itu, ada tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rupiah anggaran dikelola dengan benar, pelayanan masyarakat berjalan adil, dan pembangunan benar-benar dirasakan warga.
Semangat itulah yang mengiringi Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, saat menerima kunjungan Tim Penilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Program Perluasan Desa Anti Korupsi Tahun 2026, Rabu (22/10/2026).
Kedatangan tim penilai disambut jajaran Pemerintah Kabupaten Paser, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. Momen ini menjadi kesempatan bagi Desa Suliliran Baru untuk menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.
Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, Katsul Wijaya, menegaskan bahwa program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut harus dimaknai lebih jauh daripada sekadar proses penilaian.
Menurutnya, desa anti korupsi semestinya hadir melalui perubahan nyata dalam keseharian pemerintahan desa, mulai dari cara mengelola anggaran hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan Desa Anti Korupsi tidak hanya dilihat dari kelengkapan dokumen semata, tetapi dari perubahan nyata dalam cara bekerja, mengelola anggaran, memberikan pelayanan, dan mempertanggungjawabkan hasil pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bagi masyarakat desa, tata kelola pemerintahan yang bersih bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Wujudnya bisa terlihat dari informasi anggaran yang mudah diakses, pembangunan yang sesuai kebutuhan, hingga pelayanan administrasi yang tidak berbelit-belit.
Katsul memaparkan empat manfaat utama penerapan Desa Anti Korupsi. Pertama, mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, mendorong transparansi agar warga mengetahui perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pembangunan.
Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan haknya secara adil, mudah, dan bebas dari pungutan liar. Keempat, membuka ruang partisipasi warga dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Dengan begitu, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, melainkan juga memiliki ruang untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan desa.
Sebab, ketika warga mengetahui ke mana anggaran dialokasikan dan bagaimana program dijalankan, kepercayaan terhadap pemerintah desa memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh.
Pemerintah Kabupaten Paser mengapresiasi komitmen Pemerintah Desa Suliliran Baru beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang telah menunjukkan semangat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Katsul juga meminta seluruh jajaran desa mengikuti proses penilaian secara terbuka dengan menyajikan data dan kondisi yang sebenarnya. Masukan dari tim penilai, menurutnya, perlu dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Artinya, penilaian bukan sekadar kesempatan untuk menunjukkan apa yang sudah dikerjakan. Lebih dari itu, proses ini menjadi ruang untuk mengenali kekurangan dan mencari cara agar pemerintahan desa dapat bekerja lebih baik.
Tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah penilaian berakhir. Komitmen antikorupsi harus tetap dijaga dalam praktik sehari-hari, bukan hanya muncul ketika ada tim yang datang melakukan evaluasi.
Pengelolaan anggaran harus mengikuti ketentuan, pembangunan perlu tepat sasaran, pelayanan mesti berjalan adil, dan setiap penggunaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.