KASIINFO.ID – Sepanjang Januari hingga Mei 2026, sebanyak 96 pekerja di Kabupaten Paser tercatat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagian besar berasal dari sektor pertambangan, industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Bumi Daya Taka.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Paser, Hanafi Surya Indra, menyebut penurunan produksi menjadi penyebab utama gelombang efisiensi yang terjadi di sejumlah perusahaan.

“Informasi yang kami terima sejauh ini memang karena penurunan produksi. Tapi tentu kita tidak menutup mata pada dampak lainnya, seperti beban operasional atau fluktuasi harga BBM yang ikut menekan perusahaan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Meski begitu, Hanafi mengaku pemerintah daerah masih terus memetakan kondisi sektor lain di luar pertambangan. Sebab hingga kini, industri tambang masih menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar sekaligus paling rentan saat kondisi ekonomi melemah.

Di tengah situasi itu, Disnakertrans Paser mencoba mengambil jalan yang lebih lunak: mengajak perusahaan mencari cara bertahan tanpa buru-buru merumahkan pekerja.

Menurut Hanafi, pola efisiensi sebenarnya bisa dilakukan dengan pendekatan yang lain. Ia mencontohkan bagaimana pemerintah daerah saat pendapatan menurun tidak langsung memangkas pegawai, melainkan lebih dulu mengurangi belanja yang dianggap tidak mendesak.

“Kalau di pemerintahan, saat pendapatan turun, biasanya yang dikurangi perjalanan dinas atau belanja ATK dulu, bukan langsung mengurangi pegawai,” katanya.

Cara berpikir itulah yang kini coba didorong kepada perusahaan-perusahaan di Paser. Disnakertrans meminta agar PHK benar-benar menjadi pilihan terakhir. Beberapa opsi yang disarankan pemerintah daerah antara lain memangkas fasilitas non-prioritas untuk jajaran manajemen, menyesuaikan biaya operasional perusahaan, hingga membuka ruang diskusi terkait skema pengurangan upah sementara secara proporsional.

Baca Juga:  Klempang Sari Bawa Nama Paser ke Panggung Nasional

Hanafi pun menyadari pemerintah daerah tidak bisa masuk terlalu jauh ke ranah kebijakan internal perusahaan. Posisi pemerintah lebih sebagai pengawas sekaligus penengah agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

“Sifatnya memang imbauan dan ajakan untuk efisiensi bersama. Tapi yang paling penting, hak pekerja yang terdampak harus tetap dikawal,” pungkasnya.

19 Mei 2026 by kasiinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Office