KASIINFO.ID – Bagi anak kos atau ibu-ibu yang suka masak, nemu tabung gas LPG 3 kg alias “gas melon” di warung sebelah rumah itu rasanya kayak nemu harta karun. Tapi bayangkan kalau pas mau bayar, harganya bikin dompet langsung kena serangan jantung.
Inilah yang lagi ramai jadi omongan warga di Kabupaten Paser. Pasokan gas sebenarnya aman, kuota melimpah, tapi begitu sampai di tingkat pengecer atau warung kelontong, harganya terbang tinggi sampai Rp80.000 per tabung.
Padahal, statusnya adalah barang bersubsidi untuk masyarakyat yang kurang mampu. Kok bisa gas melon ini harganya berubah jadi rasa sultan?
Melihat fenomena yang bikin dahi mengkerut ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Paser, Yusuf, akhirnya buka suara. Tapi Dia menyebut ternyata pemerintah daerah punya tangan yang pendek buat menertibkan warung-warung ini.
Yusuf menjelaskan bahwa aturan main pengawasan dari dinasnya itu ada batasnya. Batasnya cuma sampai gerbang pangkalan resmi, nggak bisa sampai ke warung pengecer.
“Pengawasan yang menjadi tanggung jawab kami hanya sampai pangkalan. Selama di pangkalan, harga tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” ujar Yusuf.
Jadi, begitu gas melon itu keluar dari pangkalan resmi dan dibeli oleh tengkulak atau pemilik warung biasa, status harganya langsung berubah jadi free market. Walalupun secara hukum, aturan distribusi ini memang ketat banget, diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, plus Permen ESDM No. 26 Tahun 2009.
Terus, masyarakat harus pasrah aja nih beli gas harga selangit. Sebagai “pemadam kebakaran”, Disperindagkop bareng Pertamina rajin menggelar operasi pasar dan pasar murah, terutama buat warga yang tinggal di pelosok desa yang susah dijangkau pangkalan resmi.
Kabar baiknya, operasi pasar ini pakai stok tambahan dari Pertamina. Jadi, kuota reguler di pangkalan aman, nggak bakal keganggu. Di sini, masyarakat tidak mampu bisa dapat harga asli sesuai aturan pemerintah tanpa perlu flexing dompet.
Yusuf menegaskan, urusan harga tak masuk akal di tingkat pengecer ini sebenarnya sudah masuk ranah hukum. Makanya, Disperindagkop lagi buru-buru mengusulkan dibentuknya Satgas Terpadu.
“Kami berharap Satgas Terpadu nantinya dapat melibatkan seluruh instansi terkait sehingga pengawasan distribusi LPG bersubsidi lebih efektif dan potensi penyimpangan bisa diminimalkan,” pungkas Yusuf.