KASIINFO.ID – Pernah malas bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya karena malas antre atau bingung cara bayarnya. Nah, warga Desa Tapis baru saja ketiban untung. Alih-alih harus repot datang ke kantor dinas, loket pembayaran pajak justru yang datang “mengetuk” pintu desa mereka.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser kembali menggelar aksi jemput bola pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara digital. Menariknya, aksi di Desa Tapis ini merupakan edisi keempat yang digelar Bapenda. Desa ini dinilai punya potensi wajib pajak yang jumbo seiring menjamurnya kawasan perumahan baru.

​Biar warga makin semangat, Bapenda Paser punya trik jitu. Bekerja sama dengan Bank Kaltimtara, mereka menyediakan stimulan berupa paket sembako gratis. Syaratnya pun sangat ringan, warga cukup melakukan pembayaran PBB minimal Rp15.000 saja. Maka tak heran, posko pelayanan ini langsung diserbu warga.

Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Paser, Tri Gunawan, menjelaskan bahwa agenda ini bukan sekadar mengejar target angka. Ada misi edukasi besar yang dibawa, yaitu membiasakan masyarakat bertransaksi secara daring (online).

“Harapan kami dengan adanya pelayanan jemput bola ini, pertama, masyarakat teredukasi karena sudah melakukan pembayaran secara digital. Yang kedua, tentu untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka,” ujar Tri Gunawan ramah.

​Strategi santai tapi mengena ini terbukti ampuh. Berdasarkan evaluasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser langsung melonjak. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Mei tahun lalu, tercatat ada kenaikan realisasi penerimaan yang cukup signifikan, yakni berkisar antara 10% hingga 20%.

Melihat tren positif ini, Bapenda Paser mematok target penerimaan khusus dari sektor PBB sebesar Rp4,2 miliar untuk tahun ini. Dengan antusiasme warga yang tinggi, mereka optimistis angka tersebut bisa terlampaui. Kabar baiknya, Bapenda juga berencana memperluas jangkauan jemput bola ini ke kecamatan-kecamatan lain di wilayah Kabupaten Paser.

Baca Juga:  Kejar Tayang Porprov VIII Kaltim, Paser Berpacu Benahi Venue hingga Penginapan Atlet

Urusan pajak di kawasan padat penduduk memang selalu punya cerita unik tersendiri. Kepala Desa Tapis, Dodi Ismanu, blak-blakan mengenai tantangan administrasi yang sering membuat pusing di lapangan.
​
Masalah klasik di kawasan perumahan adalah banyaknya tagihan PBB yang statusnya “salah alamat” alias masih menggunakan nama pemilik bangunan yang lama. Hal ini terjadi karena proses jual-beli rumah atau tanah di masyarakat sering kali tidak langsung diikuti dengan pengurusan balik nama sertifikat atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

“Di Tapis ini kan banyak perumahan, ada sekitar tujuh perumahan di sini. Kendalanya memang banyak (tagihan PBB) yang tidak atas nama pemilik sekarang karena diperjualbelikan tapi belum balik nama,” ungkap Dodi Ismanu.

Namun, Pemerintah Desa Tapis tidak tinggal diam menghadapi kesenjangan data tersebut. Demi mempermudah warganya, mereka kini tengah putar otak dengan mengembangkan sebuah aplikasi pemetaan digital secara mandiri.
​
Lewat sistem aplikasi ini, data wajib pajak di Desa Tapis nantinya akan langsung diintegrasikan secara riil berdasarkan alamat domisili dan nomor RT tempat mereka tinggal saat ini.

​”Untuk mengatasi itu, kami sedang menyiapkan aplikasi khusus agar nantinya data tagihan warga bisa langsung terlacak secara akurat berdasarkan domisili RT mereka,” pungkas Dodi.

5 Juni 2026 by kasiinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Office