KASIINFO.ID – Bagi Anda para pemilik toko kelontong, pengusaha kuliner, pedagang pasar, hingga bos perusahaan besar di Kabupaten Paser, bersiaplah menyambut tamu istimewa. Mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser akan menggelar hajat besar 10 tahunan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

​Selama kurang lebih dua setengah bulan, para petugas akan menyisir wilayah Bumi Daya Taka dari pintu ke pintu (door to door) untuk memotret wajah asli perekonomian masyarakat. Mulai dari sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, perindustrian, hingga warung jasa kecil-kecilan akan didata secara menyeluruh.

Mengingat sensus ini hanya datang satu dekade sekali, momen ini sangat krusial bagi pemerintah untuk memperbarui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus melihat ke mana arah pergeseran roda ekonomi Paser selama 10 tahun terakhir.

“Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melihat kembali apakah struktur ekonomi yang selama ini terbentuk masih sesuai dengan keadaan saat ini,” ungkap Kepala BPS Paser, Bayu Agung Prasetio.

Demi menyukseskan agenda raksasa ini, BPS Kabupaten Paser tidak main-main. Sebanyak 264 petugas lapangan siap diterjunkan ke tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, pegawai organik BPS juga bakal turun gunung secara khusus untuk mendata perusahaan-perusahaan berskala besar yang membutuhkan penanganan spesifik.
​
Sebelum dilepas ke lapangan, ratusan petugas ini sudah digembleng lewat pelatihan intensif yang dibagi dalam dua gelombang, di mana gelombang terakhir baru saja rampung pada hari 10 Juni 2026.

Manajemen di lapangan pun dibuat berlapis mulai dari pengawas, supervisor, penjamin kualitas, hingga tim task force dikerahkan agar tidak ada data warga yang terlewat atau keliru.

Baca Juga:  Sisi Lain Proklamasi 17 Agustus, Dari Nasi Goreng Sahur hingga Mikrofon 'Hasil Pinjam'

Bukan rahasia lagi, setiap kali ada petugas sensus yang datang dan bertanya soal modal, omset, atau pendapatan, banyak pelaku usaha yang mendadak “sakit perut”. Muncul ketakutan klasik terkait data bocor dan tagihan pajak membengkak.

​Menjawab keresahan itu, Bayu Agung menegaskan dengan sangat tegas bahwa Sensus Ekonomi sama sekali tidak ada hubungannya dengan penarikan pajak. BPS bahkan menerapkan sistem keamanan tingkat tinggi “anti-bocor” untuk melindungi privasi data.

Bayu menambahkan, server BPS RI telah mengantongi sertifikat keamanan ISO internasional, dan dikawal ketat oleh Perum Peruri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menghalau peretas. Hasil akhir yang dipublikasikanpun ke publik tidak akan pernah memunculkan nama toko atau nama personal karena data akan digabung per sektor.

​Di akhir penjelasannya, Kepala BPS Paser mengetuk hati seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Paser untuk membukakan pintu dengan ramah dan jujur saat petugas sensus datang. Sebab, data yang akurat adalah modal utama agar bantuan atau kebijakan pembangunan ekonomi dari pemerintah bisa tepat sasaran.

“Pemerintah itu bukan lalai terhadap masyarakatnya, namun terkadang masyarakatnya yang belum masuk ke dalam database yang dimiliki pemerintah. Jadi, kalau kita para pengusaha dan masyarakat ingin mendapatkan perhatian dan menikmati hasil pembangunan, ayolah terima petugas kami untuk mendata,” pungkas Bayu dengan hangat.

11 Juni 2026 by kasiinfo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Office