KASIINFO.ID – Bagi sebagian besar dari kita, keberadaan mesin pengisian bahan bakar minyak (BBM) eceran yang populer dengan sebutan Pertamini atau Pom Mini memang bak penyelamat di saat kritis. Ketika indikator bensin sepeda motor sudah berkedip merah dan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi masih amat jauh, warung pinggir jalan dengan mesin warna-warni ini hadir bak pahlawan kesiangan.
Namun, di balik kepraktisan yang disajikannya untuk mobilitas sehari-hari warga Kabupaten Paser, ada bayang-bayang aturan dan keamanan yang kini makin hangat diperbincangkan.
Kalau diperhatikan, tampilan mesin Pom Mini ini sekilas memang cukup canggih, mirip sekali dengan dispenser bensin milik SPBU resmi. Namun, jangan salah. Secara teknis, perangkat tersebut sama sekali bukan bagian dari fasilitas resmi penyalur BBM.
Di lapangan, isu yang beredar tak cuma soal bentuk fisiknya saja. Ada dua poin utama yang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah terkait keberadaan usaha ini.
Pertama, terkait kepastian takaran atau tera. Berbeda dengan alat ukur di SPBU resmi yang rutin diuji tera secara berkala, mesin Pom Mini eceran ini sama sekali tidak melalui proses pengujian resmi dari instansi berwenang. Akibatnya, kita sebagai konsumen tak pernah benar-benar tahu apakah volume literan yang dibeli sudah presisi atau justru berkurang.
Kedua, menyangkut jenis bahan bakar yang dijual. Di lapangan, BBM yang dituang ke dalam tangki pembeli lewat mesin eceran ini tidak jarang merupakan jenis BBM bersubsidi yang distribusinya memiliki aturan serta pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser sendiri sebenarnya sudah beberapa kali menegaskan aspek legalitas dari usaha ini.
Melihat situasi ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Paser menegaskan bahwa mereka tidak tinggal diam. Kendati demikian, penanganan bisnis yang melibatkan mata pencaharian warga lokal ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Kepala Satpol PP Kabupaten Paser, H. M. Guntur, menjelaskan bahwa pihaknya siap bergerak mengeksekusi aturan jika instansi teknis sudah memberikan sinyal hijau berupa rekomendasi pelanggaran.
“Kalau dinas yang berwenang sudah menyatakan ada pelanggaran terhadap hukum maupun Peraturan Daerah, itu menjadi dasar bagi kami untuk melakukan tindakan penegakan,” ujar Guntur, Minggu (13/9).
Menariknya, sebelum benar-benar turun ke lapangan membawa surat penertiban, Satpol PP Paser memilih untuk mematangkan strategi terlebih dahulu. Salah satu acuannya adalah mempelajari skema penertiban yang sudah lebih dulu diterapkan oleh Kota Balikpapan.
Langkah ini diambil agar tindakan yang dilakukan tidak terkesan gegabah, tetap humanis, dan selalu berada di dalam koridor kewenangan masing-masing instansi.
“Kami tidak ingin penertiban dilakukan tanpa melihat aspek kewenangan. Karena itu, kami perlu mempelajari bagaimana pelaksanaan penertiban di daerah lain, termasuk Balikpapan, sebagai bahan pertimbangan,” tambahnya.
Penertiban memang sangat memungkinkan untuk dieksekusi demi menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum. Namun, koordinasi lintas sektor mulai dari dinas teknis hingga pihak keamanan tetap menjadi kunci utama agar suasana di lapangan tetap kondusif bagi masyarakat maupun pemilik usaha.